Konasaranews.com, Konut – Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Safrin mengkritisi pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) disetiap kecamatan.
Menurut Safrin, ada tiga poin yang menjadi kritikannya pada pelaksanaan Musrenbang tahun ini. Pertama, ketidaksaiapan pemerintah desa dalam penggunaan aplikasi SIPD.
“Masih banyak yang perlu disingkronkan, utamanya dari arus bawah. Saya amati perlu ada koordinasi untuk lebih mempersiapkan ke depan,” kata Safrin, Rabu (3 Maret 2021).
Ketidakpahaman penggunaan SIPD, lanjut Safrin, terdapat beberapa desa yang sama sekali tidak membuat program dan bahkan tidak hadir pada saat Musrenbang.
“Yang rugi kan masyarakat. Bayangkan satu tahun anggaran tidak mungkin dibuatkan program di desa itu karena tidak mengusul program. Aturan yang dibuat oleh Bappeda selaku link sektor kegiatan ini maksimal tiga program satu desa itu lebih ideal. Musrenbang sudah selesai, otomatis usulan sudah tertutup,” ujar politisi Partai Golkar ini.
Untuk kritikan kedua, kata Safrin, selama mengikuti Musrenbang di Kecamatan Molawe, Lasolo dan Wawolesea adalah ketidakhadiran pimpinan OPD guna mendengarkan keluhan kepala desa.
“Supaya program yang kita buat dalam pembahasan anggaran betul-betul sudah konek dari arus bawah. Kalau hanya sekedar perwakilan, yang kami inginkan idealnya harus hadir. Masa satu tahun tidak bisa hadir dalam sekali. Ini saya kritisi di dapil saya. Jangan kita buat program tiba masa tiba akal,” terangnya.
Dia menambahkan, selain itu dalam pelaksanaan Musrenbang kali ini mayoritas pemerintah desa lebih memilih mengusulkan pembangunan infrastruktur.
Padahal, untuk saat ini di masa pandemi Covid-19 seyogyanya dikedepankan program pemberdayaan guna meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Hampir 100 persen bermain pada tataran infrastruktur. Dengan Covid-19 harusnya banyak membuat program ketahanan masyarakat, semacam pemberdayaan, pelatihan. Kalau perlu yang bisa membuka lapangan pekerjaan di skop pedesaan, tapi nda ada yang mengusulkan itu,” katanya.
“Harusnya mengusulkan program potensi desa yang bisa digarap guna mendatangkan penghasilan masyarakat, seperti sektor pariwisata. Membangun dengan meberdayakan masyarakat. Kemarin mayoritas mengusulkan pembangunan balai, jalan,” tutup Ketua DPD Golkar Konut ini.(cr1)
Komentar