BUTON UTARA – Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) menggandeng sejumlah Tenaga Ahli Universitas Halu Oleo (UHO) dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Butur untuk mewujudkan visi Buton Utara yang maju, adil dan sejahtera.
Pendampingan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Rektor UHO Prof. Dr. Muhammad Zamrun Firihu. S.Si., M.Si., M.Sc. dan Bupati Buton Utara Dr. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si., pada awal Januari 2022 lalu.
Acara Musyawarah dimulainya pendampingan kegiatan strategis daerah tahun 2022 itu, dibuka langsung oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Buton Utara, Mansur, S.Sos., M.Si., di dampingi Koordinator Tim Tenaga Ahli Universitas Halu Oleo (UHO) Dr. H. La Aba, S.Si., M.Si., dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dr. Harmin Hari, M.Si., di Aula Setda Butur, Jum’at 18 Maret 2022.
Dalam sambutannya, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Butur, Mansur, S.Sos., M.Si. mengatakan, pendampingan dari tenaga ahli UHO tersebut merupakan kerja sama untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara.
“Semoga melalui pendampingan bersama tim tenaga ahli Universitas Haluoleo ini dapat memaksimalkan pembangunan di daerah kita, serta dapat menjawab tantangan dan meminimalisir masalah yang ada,” ucapnya.
Lebih lanjut, Mansur menjelaskan dalam kegiatan strategis daerah ini terdapat empat agenda yang menjadi sasaran pendapingan tersebut.
“Yaitu, pertama, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pada organisasi perangkat daerah (OPD). Kedua, pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM). Ketiga, analisis pencapaian 18 indikator rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Terakhir, analisis kelayakan daerah terhadap badan usaha milik daerah serta analisis kelayakan usaha,” jelas Mansur.
Untuk diketahui, adapun organisasi perangkat daerah (OPD) yang turut hadir dalam pendampingan tersebut antara lain, Bappeda (Pelaksana SPM), Dinas Pendidikan (Pelaksana SPM), Dinas Kesehatan(Pelaksana SPM), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pelaksana SPM), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pelaksana SPM), Dinas Sosial (Pelaksana SPM), Sapol PP (Pelaksana SPM), BPBD (Pelaksana SPM), Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda (Koordinator Pendampingan IKM), Kepala Bagian Pemerintahan Setda (Koordinator Pendampingan SPM) dan Kepala Bagian Ekonomi Setda (Koordinator Pendampingan BUMD dan Analisis Kelayakan Dunia Usaha).
Laporan: Zual
Komentar