MUNA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), menyepakati pengesahan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 sebesar Rp1,2 Triliun.
Postur anggaran tersebut terdiri dari pendapatan sebesar Rp1,2 Triliun, Belanja Rp1,2 Triliun, surplus Rp26,2 Miliar, penerimaan atau pembiayaan Rp4,5 Miliar, pengeluaran Rp31,3 Miliar dan pembiayaan netto Rp26,2 Miliar.
Ketua DPRD Muna, Irwan Rata mengatakan, konsep APBD ajuan pemerintah daerah (Pemda) telah disetujui dan akan diserahkan ke pemerintah provinsi (Pemprov) untuk selanjutnya dilakukan evaluasi.
“Bila ada penyesuaian dari hasil evaluasi itu, semoga bisa didudukan bersama untuk mencapai solusi,” imbuhnya.
Sekretaris gabungan Komisi, La Tarimi menyebutkan, ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian Pemda atas penetapan APBD itu. Berikut isi catatannya:
1. Dalam Perda harus memprioritaskan pembangunan yang berkelanjutan dalam menyelesaikan pembangunan tahun sebelumnya
2. Untuk menghindari penyerobotan terhadap aset, maka Pemda Muna harus menginventarisasi dan sertifikasi sehingga aset Pemda Muna itu jelas kepemilikannya.
3. Memaksimalkan peralatan penyimpanan stok darah dan menambah dokter ahli bedah di rumah sakit LM. Baharuddin.
4. Target pendapatan daerah yang ditargetkan tahun anggaran 2023 sebesar Rp 1.887.896.893 dapat terealisasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan merampungkan Ranperda tentang pajak dan retribusi daerah untuk segera dibahas bersama DPRD Muna serta membangun pos PAD yang ada diperbatasan.
5. Bangunan yang direhabilitasi harus memperhatikan faktor kelayakan.
6. Dewan menyepakati penambahan anggaran 60 juta pada dinas Kominfo Muna untuk biaya ekspedisi alat mediator yang dihibahkan PT Antara.
7. Mewajibkan APBD tahun anggaran 2023 mengakomodir pemberian TPP.
8. Bisa mencarikan solusi terkait penyertaan modal PDAM yang menjadi masalah selama ini.
“Hal itu dikarenakan anggaran yang diporsikan berdasarkan skala prioritas. Difokuskan pada pembangunan insfrastruktur dan TPP ASN,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Muna, LM Rusman Emba mengucapkan rasa terima kasih dan memberikan apresiasi kepada pimpinan serta anggota DPRD yang telah tuntas membahas APBD 2023.
Orang nomor satu di bumi sowite itu menyampaikan, semua masalah yang menjadi catatan DPRD akan menjadi perhatian dari Pemkab Muna untuk dianggarkan ditahun 2023.
“TPP akhirnya disepakati walau ditengah APBD yang terbatas akibat Covid-19 dan refokusing dan pemotongan DAU oleh pemerintah pusat,” sebutnya.
Mantan senator DPD RI itu juga bilang, persoalan dokter bedah rumah sakit, LM Baharudin dalam penyertaan modal PDAM akan menjadi perhatian dan dicarikan solusi terbaik.
“Sudah kita bahas dengan Kadis Kesehatan, semoga ada solusi secepatnya,” tandasnya.
Laporan: Erwino