KENDARI – Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang merupakan forum perwakilan tiga unsur yakni pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja, menggelar rapat koordinasi (Rakor) menggagas program kerja tahun 2023, di salah satu Hotel di Kota Kendari, Selasa (29/11/2022)
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Haswandy mengatakan, program-program kerja LKS Tripartit di tahun 2022 telah dijalankan dengan cukup baik, berkat kerja sama yang baik dari semua pihak.
Namun, lanjut Ali Haswandy, untuk program kerja di 2023 mesti ditingkatkan lagi, sehingga persoalan ketenagakerjaan benar-benar dapat diatasi.
“Masih banyak yang perlu kita lakukan lagi di 2023 nanti. Untuk itu kita duduk bersama di sini merumuskan program-program kerja kita ke depan,” kata Haswandy dalam keterangan pers yang diterima media ini Rabu (30/11/2022).
Haswandy menjelaskan, melalui LKS Tripartit beberapa kesenjangan antara pemerintah, pengusaha dan buruh yang terwakilkan serikat pekerja, dapat diminimalisir sehingga tidak menimbulkan riak yang begitu besar.
“Momentum May Day 2022 menjadi ajang silaturahmi yang baik antara pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja, karena selain dibuka pertandingan Futsal, juga ada kegiatan keagamaan yang dikemas dalam kegiatan Tadarus Al-Quran. Padahal biasanya momentum May Day diwarnai dengan aksi demonstrasi,” jelasnya.
Persoalan-persoalan ketenagakerjaan, lanjut Haswandy, baik itu pengupahan, ketersediaan lapangan kerja, kesenjangan antara dunia usaha dan dunia industri terhadap pekerja atau sebaliknya, persoalan sumber daya angkatan kerja, serta persoalan lainnya, merupakan tugas-tugas pokok LKS Tripartit yang harus diselesaikan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.
“Menyelesaikan semua ini termasuk melakukan pengawasan terhadap penerapannya merupakan tugas yang harus dilakukan secara bersama-sama,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPVP Kendari, La Ode Haji Polondu mengungkapkan, bahwa pihaknya siap untuk ikut andil dalam mencari solusi dari setiap persoalan ketenagakerjaan khususnya di Sultra, apalagi yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia angkatan kerja.
“Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI), sudah sewajarnya bagi kami untuk ikut andil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini, apalagi yang berhubungan dengan peningkatan sumber daya manusia, serta penempatan kerja bagi para calon angkatan kerja yang telah kami latih di BPVP Kendari,” ungkap Polondu.
Menurut Polondu, salah satu solusi yang dapat dimanfaatkan yaitu dengan memberikan keterampilan bagi setiap calon angkatan kerja sehingga memiliki kompetensi dan daya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan angkatan kerja dunia usaha dan industri.
“Ini bisa dimanfaatkan, apalagi sekarang kita masih memiliki beberapa program pelatihan untuk dijalankan, dimana untuk program paket pelatihannya menyesuaikan dengan permintaan pasar kerja,” ujarnya.
Berkaitan dengan program kerja LKS Tripartit di 2023 mendatang, papar mantan Kepala Bagian (Kabag) Rumah Tangga Kemnaker RI, pihaknya siap menjadi fasilitator pelaksanaan program-program kerja LKS Tripartit, mulai dari rapat hingga pelaksanaan kegiatannya.
“Di ruangan saya bisa dimanfaatkan untuk kita ngopi dan ngobrol, kita juga punya Aula dan workshop baru yang bisa digunakan untuk kegiatan May Day seperti sebelumnya dan itu bisa juga digunakan untuk kegiatan pameran, job fair, atau kegiatan lainnya. Hal ini bisa kita kondisikan dan kami siap membantu,” tandasnya.
Kordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sultra, Alvian Pradana Liambo juga menuturkan, jika keberadaan LKS Tripartit sangat membantu dalam menyelesaikan beberapa persoalan ketenagakerjaan khususnya persoalan buruh.
“Lembaga ini memudahkan dalam koordinasi kami dan mencari solusi dari setiap persoalan yang ada, meski masih ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk lebih menciptakan kesejahteraan bagi buruh,” tuturnya.
Salah satu diantaranya, lanjut dia, yaitu terkait persoalan pengupahan. Meski saat ini telah ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan itu mengalami kenaikan dari sebelumnya, tetapi pada dasarnya belum memenuhi kategori upah layak hidup.
“Pengupahan yang diberikan saat ini masih dikategorikan upah bujang dan belum memenuhi kategori upah layak hidup karena jika dikalkulasikan dengan kebutuhan rumah tangga masih belum memenuhi. Hal ini saya harapkan bisa menjadi fokus perhatian kita tersendiri ke depan,” pungkasnya.
Terkait pelaksanaan kegiatan May Day di 2023 mendatang, tambah dia, pihaknya berharap ada kegiatan-kegiatan sosial yang dapat dilaksanakan sehingga terjalin sinergitas yang semakin kuat pada keanggotaan LKS Tripartit dan juga buruh.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan kemarin, namun di 2023 mendatang momentum May Day tidak bertepatan dengan Bulan Suci Ramadan. Atas hal ini, kami berharap ada kegiatan-kegiatan lain yang dapat dilakukan sehingga pada momentum itu tidak lagi ada demonstrasi melainkan di isi dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Jalan santai bisa jadi pilihan yang cukup baik,” tutupnya.
Laporan : To
Komentar