MUNA – Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr Bahri membuka dengan resmi musyawarah cabang ke-VI dan symposium Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Muna pada Minggu 6 November 2022 bertempat di salah satu hotel yang ada di Kota Raha.
Dalam sambutannya, Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri itu mengatakan, jika wilayah Muna dan Muna Barat sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Nah, melalui IDI Muna yang mewadahi profesi dokter di dua Kabupaten itu sangat diharapkan mampu memainkan peran strategis. Apalagi dengan wilayah Mubar yang terdiri atas wilayah darat dan laut perlu didukung dengan tenaga dokter yang mumpuni.
“Kesehatan menjadi pelayanan dasar yang kami prioritaskan sebagai kebutuhan masyarakat. Dengan adanya wadah profesi IDI diharapkan mampu mewujudkan itu,” ujar Bahri.
Menurutnya, saat ini Pemkab Mubar telah berkomitmen untuk memastikan mandatori kesehatan dan menyediakan standar pelayanan kesehatan berjalan dengan baik. Anggaran kesehatan dari APBD sebanyak sepuluh persen menjadikan skala prioritas guna mewujudkan masyarakat Mubar yang sehat dan sejahtera.
“Alhamdulillah 100 persen masyarakat kami terlindungi jaminan kesehatan. Olehnya kami diberi penghargaan melalui BPJS pusat,” ungkapnya.
Jebolan STPDN 07 itu juga telah memperjuangkan keterbukaan pelayanan kesehatan di Bumi Laworoku. Atas upayanya itu mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat sebagai satu-satunya kabupaten di indonesia yang akses pelayanan kesehatannya terbuka untuk umum dan gratis 100%. Selain itu profesi dokter juga akan diapresiasi dengan penempatan Kepala Puskesmas dari unsur dokter.
“Selamat bermusyawarah dan pengurus yang diberi amanah nantinya dapat menjalankan roda organisasi dengan baik. Selain itu juga dapat mendorong wadah profesi sebagai pembentukan karakter dan mewujudkan pelayanan kesehatan menjadi lebih baik,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua IDI Sultra, dr. Laode Rabiul Awal menyebutkan, IDI Muna sebagai wadah profesi yang mampu memberikan kontribusi dan mewujudkan pelayanan kesehatan dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Kita berharap pengurus yang diberi amanah nantinya dapat bekerja secara maksimal dan menjaga kode etik profesi,” pintanya.
Laporan : Erwino