Konasaranews.com, Konut – Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Kapusdatim) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Asmawa menyambangi Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (6/1/2021).
Kedatangannya di Bumi Oheo adalah untuk memberikan sosialisasi kepada Pemkab Konut dalam hal pelaksanaan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) yang sebelumnya menggunakan Simda.
Kunjungannya diterima langsung oleh Bupati Ruksamin, sekaligus membuka sosialisasi SIPD yang dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD lingkup Pemkab Konut bertempat di aula Konasara.
Bupati Ruksamin dalam sambutannya mengatakan, jika seusai penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kapusdatim.
“Saya langsung hubungi beliau agar bersedia memberikan ilmunya bagaimana cara penggunaan aplikasi SIPD. Saya ingin nda ada kesalahan dalam pengelolaan anggaran, makanya kita hadirkan ahlinya di sini,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendagri, Asmawa dalam sambutannya mengatakan, dalam pembahasan APBD 2021 dari ratusan daerah, Konawe Utara salah satu kabupaten yang tepat waktu menyelesaikannya.
“Yang lain menunggu tahun baru tanggal 31 Desember, saya menunggu di sistem saya mau kunci. Sampai jam 23.59 Wib saya kunci sistem, kemudian saya ingin lihat siapa yang duluan. Alhamdulillah, dari 291 kabupaten/kota di Indonesia adalah Konawe Utara,” puji Asmawa.
Lanjutnya, Kabupaten Konawe Utara patut diapresiasi. Pasalnya, khusus di Sultra dari satu provinsi dan 17 kabupaten/kota hanya 7 daerah yang berhasil menyelesaikan APBD 2021 secara sistem per tanggal 31 Desember pukul 23.59 Wib.
“Dan salah satunya adalah Konawe Utara, Kota Kendari, Bau-Bau, Kolaka, Kolaka Timur, Buton Utara dan Muna Barat. Khusus Konut, selema sistem ini diluncurkan per bulan September saya langsung menyambangi tiga daerah. Diantaranya, Kota Kendari, Konawe dan Konawe Utara,” terangnya.
Pihaknya mengapresiasi daerah yang melakukan penyusunan anggaran tepat waktu melalui sistem. Sehingga 291 daerah ini telah dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri untuk bisa diberikan penghargaan.
“Saya per tanggal 4 Januari sudah melaporkan ke Pak Mendagri untuk 291 daerah ini kalau hanya penghargaan, Inza Allah pasti dapat. Tapi yang kami ingin dorong bagaimana 291 daerah dari 542 yang menyusun APBD ini bisa mendapatkan dana tambahan untuk BID,” pungkasnya.(cr1)
Komentar