KENDARI – Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Wali (Perwali) Kota Kendari Nomor 52 tahun 2021 tentang Satu Data Kota Kendari, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kendari menggelar Focus Group Discussion (FGD) di salah satu hotel di Kendari, Selasa (14/2/2023).
Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu mengatakan, hadirnya Peraturan Presiden dan Perwali merupakan babak baru perbaikan tata kelola data dan informasi statistik di Kota Kendari.
Di mana sebelumnya data statistik sektoral dikelola oleh masing-masing OPD termasuk BUMD. Harapannya dengan hadirnya peraturan baru tersebut data sektoral dapat terkolaborasi dan Forum Satu Data Kota dapat terbentuk dalam FGD hari ini.
“Hari ini ibu kepala bisa diinisiasi agar hari ini bisa dibentuk saja forum itu, pada saat sekretariatnya ada di Bappeda Kota Kendari,“ kata Asmawa Tosepu.
Orang nomor satu di Kota Kendari ini berharap, dengan adanya peraturan ini dapat menjadi transparansi data dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Kendari.
“Keseluruhan data ini digunakan untuk pelayanan publik, bicara tentang data bagaimana kita memberikan akses bantuan sosial ke masyarakat, berbicara dengan BPJS bagaimana kita memberikan layanan kesehatan pada masyarakat, begitu juga dengan yang lainnya, harapannya sinergi dan kolaborasi dan sinergi di Kota Kendari ini bisa terbangun melalui forum satu data ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Kendari, Martini mengungkapkan, data Kota Kendari dalam angka ini akan dipublish pada 25 Februari 2023 mendatang pada website BPS.
Untuk itu dirinya mengharapkan partisipasi dari OPD, terkait data apa saja yang dibutuhkan untuk pembangunan Kota Kendari.
“Kami ingin forum ini aktif supaya ada tempat kita berdiskusi, data apa sajakah yang kita butuhkan untuk pembangunan Kota Kendari, nah kalau itu terwujud maka data itu yang harus kita segerakan,” harapnya.
Laporan : Hardiyanto
Komentar