KENDARI – Dua karyawan korban kecelakaan kerja masing-masing di IUP PT Karyatama Konawe Utara (KKU) dan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) diduga tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Hal tersebut terkuak saat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait rangkaikan kejadian kecelakaan kerja akibat kelalaian fungsi pengawasan dalam penerapan protokol Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) pada bidang pertambangan, Kamis (21/9/2023).
Ketua Komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi menyebut bahwa kecelakaan kerja di PT BSJ, nanti setelah 3 hari meninggal karyawannya baru hendak diuruskan BPJS Ketenagakerjaan.
“Dua perusahaan subkontraktor yang karyawannya meninggal tidak mendaftarkan karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan, padahal ini adalah sebuah kewajiban perusahaan,” ungkapnya.
Dalam RDP tersebut juga terungkap jika perusahaan yang mengalami kecelakaan kerja adalah subkontraktor, di mana Untuk PT BSJ menyampaikan bahwa subkontraktor nya bernama PT Jaga Aman Sejahtera (PT JAS).
Lain halnya dengan PT Karyatama Konawe Utara. Anehnya, pihak perusahaan enggan menyampaikan nama dan data perusahaan subkontraktor yang mengalami kecelakaan kerja di wilayah IUP nya.
Suwandi Andi menegaskan, pihaknya akan membentuk Pansus untuk menangani perkara kecelakaan kerja yang sejak 2021 telah banyak terjadi, namun beberapa perusahaan tidak melaporkan hal tersebut ke Disnakertrans Sultra dan instansi terkait lainnya.
“Dua perusahaan ini tidak mau tanggung jawabnya, walaupun dua perusahaan ini subkontraktornya, tetapi pemilik IUP nya tetap memiliki tanggung jawab,” katanya.
Ia menambahkan bahwa secara aturan perusahaan pemilik IUP memiliki tanggung jawab terhadap segala aktivitas penambangan.
“Informasi dari Disnaker Sultra tidak ada laporan terkait kecelakaan kerja, malah Disnaker Sultra dapat informasi dari masyarakat dan media,” tambahnya.
Pihaknya juga menyesalkan perusahaan yang tak melaporkan kecelakaan kerja tersebut, padahal menurutnya laporan tersebut adalah sebuah kewajiban perusahaan.
“Bahkan untuk PT KKU tadi tidak mampu memperlihatkan data perusahaan subkontraktornya, dan lucunya mereka saling lempar tanggung jawab,” ujarnya.
Usai hearing di Kantor DPRD Sultra pihak PT KKU yang dimintai keterangan, enggan untuk diwawancarai oleh awak media.
Sementara, PT BSJ, melalui Kepala Tehnik Tambang nya, Rijal Togala mengatakan, pihaknya telah melaporkan perihal kecelakaan kerja melalui Inspektur Tambang.
“Kita sudah laporkan ke Inspektur Tambang,” tukasnya.
Untuk diketahui, RDP dilakukan berdasarkan beberapa laporan kejadian kecelakaan, seperti Laka Kerja pada 24 Agustus 2023 di lokasi pertambangan PT Bumi Sentosa Jaya (PT BSJ), Desa Boedingi, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut) yang menyebabkan seorang sopir dump truk meninggal dunia.
Selanjutnya, Laka Kerja pada 9 September 2023, di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Karyatama Konawe Utara (PT KKU), yang berada di Desa Tambakua, Kecamatan Langgikima, Konut. Yang juga menewaskan seorang sopir dump truk.
RDP tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi III DPRD Sultra, Dirlantas Polda Sultra, Dirkrimsus Polda Sultra, Kepala BPTD Wilayah XVIII Sultra, Kadis Perhubungan, Kadis Nakertrans, Kadis Perhubungan Konut dan 2 dari pimpinan perusahaan tambang yaitu, PT BSJ dan PT KKU.
Laporan: Renaldy
Komentar