KONAWE UTARA – Setelah Bupati Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ruksamin meminta Kementerian Perhubungan RI mengganti Kepala Kantor UPP Syahbandar Molawe.
Kini desakan untuk segera mencopot jabatan Kepala UPP Syahbandar Molawe itu datang juga dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Utara, Ikbar.
Menurut Ikbar, Kepala UPP Syahbandar Molawe yang sekarang tidak pernah menganggap keberadaan Pemda Konawe Utara. Padahal, berdirinya UPP tersebut tak lepas dari hasil koordinasi Pemda dan DPRD di Kementerian terkait.
“Mengapa saat itu kita ngotot agar Molawe berdiri Kantor UPP Syahbandar Molawe tujuannya agar koordinasi kita lebih mudah. Biar bagaimana, Konut ini penghasil nikel terbesar di Sultra dan salah satu di Indonesia,” kata Ikbar, (25/4/2022).
Apa jadinya, jika niatan pemerintah untuk mempermudah sistem pelayanan ternyata tak mendapat respon baik dari Kepala UPP Syahbandar Molawe saat ini. Sehingga, Ikbar mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera mencopot dan menggantinya.
“Kegiatan Pemda selalu kita undang dan tiap kita mau koordinasi nda bisa. Selaku Ketua DPRD Konut mendesak Kemenhub RI untuk segera mengganti Kepala Syahbandar Molawe,” ujarnya.
Ikbar menambahkan, keberadaan UPP Syahbandar Molawe harusnya mampu memberikan asas mamfaat kepada daerah dengan cara memberikan data hasil nikel yang keluar selama ini. Karena data tersebut berpengaruh pada pendapatan Konawe Utara.
“Kita mau rekonsiliasi tentang hasil nikel yang keluar itu sudah berapa. Nah sementara datanya yang simpan kan Syahbandar Molawe. Bagaimana Pemda mau dapatkan kalau selama ini tertutup,” pungkasnya.
“Data itu menjadi dasar perhitungan di pusat oleh Kementrian Keuangan dan Kementrian ESDM berapa ton nikal yang keluar dari Konut. Di situ kita tau berapa hasil PPh yang kita dapatkan. Nah kalau data ini kita tidak dapat, yang rugi kan Konut,” lanjutnya dengan nada geram.
REDAKSI
Komentar