WANGGUDU – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), sukses menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten, Rabu (25/6/2026) disalah satu hotel di Kota Kendari.
Namun rupanya, ditengah megahnya pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten Konawe Utara rupanya mendatangkan sorotan tajam dari Ketua Umum Forum Kajian Masyarakat Hukum dan Lingkungan (Forkam HL) Sulawesi Tenggara (Sultra), Agus Dermawan.
Agus Dermawan sangat menyayangkan sikap Bapperinda Konawe Utara selaku instansi teknis yang melaksanakan kegiatan tersebut disalah satu hotel di Kota Kendari.
“Akan lebih bagus jika musyawarah yang merumuskan arah pembangunan Pemkab Konawe Utara itu menggunakan gedung milik Pemda itu sendiri. Seperti di masa pemerintahan Bupati Ruksamin dulu, yang memanfaatkan gedung Pemda yang telah dibangun menggunakan uang rakyat,” sorot Agus Dermawan, Rabu (25/6/2025).
Pelaksanaan Musrenbang dengan menggunakan salah satu hotel di Kota Kendari, lanjut Agus Dermawan, menimbulkan sejuta tanda tanya apakah Pemkab Konawe Utara sudah tidak memiliki gedung yang layak untuk digunakan sebagai kegiatan pemerintahan.
“Kalau pun sudah tidak ada gedung Pemda yang layak, saya kira masih ada hotel di Konawe Utara yang layak untuk digunakan. Dulu masa Pak Ruksamin mengapa Musrenbang sukses bahkan terlihat megah sekali dilaksanakan di GOR. Nah, ini menimbulkan dugaan dan sejuta pertanyaan,” kata Agus.
“Kita semua paham, Kemendagri telah mengizinkan Pemda menggunakan hotel untuk suatu kegiatan. Tapi akan lebih elok jika momentum efisiensi anggaran ini benar-benar kita tunjukan dengan pelaksanaan nyata di lapangan. Rakyat Konut disuguhkan informasi efisiensi dengan tindak lanjut atau kerja nyata Pemda Konut,” sambungnya.
“Akan lebih bijak jika siklus keuangan daerah berputar juga di Kabupaten Konawe Utara, ini dari sisi perekonomian. Kalau gedung Pemda tidak layak digunakan, kan lebih elok jika uang itu kita putar di wilayah Konawe Utara,” lanjutnya.
Untuk itu, Agus Dermawan mendorong, Pemda dan DPRD Konawe Utara dapat melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Musrenbang di Kota Kendari.
“Kalau kegiatan harus dibawah di luar Konawe Utara, lantas untuk apa ada program pembangunan gedung menggunakan APBD Konawe Utara. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Harapan kita, Pak Bupati dan Pak Ketua DPRD Konawe Utara kiranya dapat melakukan evaluasi ulang. Sehingga ke depan ini bisa menjadi pertimbangan,” tutupnya.
Hingga berita ini ditayangkan, awak media ini masih berupaya mengkonfirmasi pihak-pihak terkait.
Laporan : Mumun
Komentar