WANGGUDU – Ketua Umum Forum Kajian Masyarakat Hukum dan Lingkungan (Forkam HL) Sulawesi Tenggara (Sultra), Agus Dermawan meminta Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Syahbandar Molawe untuk mengkaji ulang aktivitas pembongkaran yang melibatkan kapal Pessel di laut Blok Matarape, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Menurut Agus Dermawan, peralihan kapal Pessel dari laut Morosi ke Blok Matarape dengan alasan berlindung dari hantaman ombak adalah sebuah alibi semata tanpa melakukan kajian lingkungan terlebih dahulu.
“Aktivitas bongkar muat Pessel di laut Matarape apa sudah ada hasil kajian lingkungannya. Siapa yang bisa menjamin di sana tidak ada dampak pencemaran laut diberikan,” kata Agus Dermawan, Rabu (18/6/2205).
Agus mempertanyakan, apakah setiap tahunnya Kantor UPP Syahbandar Molawe sebelum memberikan ruang terhadap kapal Pessel di laut Matarape terbangun koordinasi.
Pasalnya, lanjut Agus, boleh saja Kantor UPP Syahbandar Molawe beralasan jika itu adalah kewenangan penuh, namun perlu diketahui jika wilayah terjadinya aktivitas tersebut terdapat pemerintahan yang namanya Kabupaten Konawe Utara.
“Kita minta UPP Syahbandar Molawe menyampaikan secara terbuka hasil kajian lingkungannya bahwa aktivitas di sana terjamin tidak ada dampak negatif untuk ekosistem laut,” ujarnya.
“Jangan hanya merestui aktivitas di sana tanpa dilakukan kajian lingkungan terlebih dahulu. Dalam waktu dekat kami akan sambangi Kantor UPP Syahbandar Molawe mempertanyakan hasil kajiannya,” sambungnya.
“Kita tidak menginginkan kepentingan industri pabrik di Morosi lantas memberikan dampak lingkungan terhadap biota laut kita yang ada di Matarape,” tutup Agus Dermawan.
Hingga berita ini ditayangkan, awak media masih berupaya mengkonfirmasi Kepala Kantor UPP Syahbandar Molawe.
Laporan : Mumun
Komentar