JAKARTA – Bupati Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ruksamin menyoroti kejelasan proyek jalan yang diduga mangkrak di Desa Sambandete Kecamatan Oheo.
Sorotan disampaikan orang nomor satu di Konawe Utara itu dalam rapat kerja tingkat Eselon 1 mengenai percepatan pemulihan infrastruktur pasca bencana bersama dengan Kemenko PMK, PUPR, dan BNPB yang dipimpin oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Sorni Paskah Deeli, di Kantor Kemenko PMK, Rabu (3/7/2024).
Bupati Ruksamin mengungkapkan, bahwa salah satu faktor yang memperparah situasi banjir di Konawe Utara adalah proyek penimbunan badan jalan yang mangkrak.
Hal ini, lanjut Ruksamin, menyebabkan antrian panjang kendaraan karena tidak bisa dilalui baik oleh kendaraan roda dua maupun roda empat akibat arus yang deras dan genangan air yang tinggi.
“Kami ingin kejelasan pembangunan jalannya bagaimana. Insya Allah kami siap fasilitasi,” kata Ruksamin.
Ruksamin menegaskan, pemerintah daerah selalu siap memberikan fasilitasi, baik itu pembebasan lahan maupun bantuan lainnya, demi mempercepat proses pengerjaan proyek tersebut.
Selain itu, dengan melihat kondisi curang hujan yang masih tinggi di Konawe Utara, Ruksamin menetapkan status siaga banjir dan menerbitkan surat peringatan dini bencana banjir dan tanah longsor.
Surat Keputusan Bupati Nomor 298 Tahun 2024 juga dikeluarkan mengenai status siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor.
Bupati Ruksamin kemudian mengungkapkan dampak yang ditimbulkan akibat banjir tersebut, yang tidak hanya merusak fasilitas umum dan pertanian, tetapi juga mempengaruhi warga setempat.
Sejumlah akses jalan terputus, membuat warga terisolir, termasuk akses jembatan gantung di Desa Padalere Utama, jalan Trans Sulawesi, ruas jalan Sone Jaya Desa Polora Indah yang terendam banjir dan akses jalan Desa Tambakua.
Untuk mengurangi dampak banjir tersebut, Bupati mengusulkan sejumlah kegiatan kepada pemerintah pusat dengan total anggaran senilai Rp40 miliar.
Anggaran ini meliputi pembangunan jalan senilai Rp3,2 miliar, talud penahan tanah Rp4,4 miliar, pembangunan Jembatan Desa Tambakua dan Padalere Utama, serta penyediaan air bersih di sejumlah titik hunian tetap.
Menutup rapat tersebut, Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Sorni Paskah Deeli, menyimpulkan bahwa perlu ditetapkan perpanjangan transisi darurat menuju pemulihan dan segera merevisi Dokumen R3P untuk kemudian dapat mengusulkan proposal kepada BNPB dan Pemda Konawe Utara perlu berkoordinasi lebih lanjut terkait masalah pembangunan jalan dengan Kementerian PUPR.
Redaksi
Komentar