Tak Dukung Kinerja Penyelenggara Pemilu, Plt Bupati Muna Ancam Beri Sanksi Bawahan

Daerah, Muna159 Dilihat

MUNA – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Muna Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Bachrum Labuta bakal memberikan sanksi tegas kepada bawahannya yang tidak mendukung kinerja penyelenggara pemilu.

Sanksi tegas itu menanti setelah di Kabupaten Muna baik ditingkat Kecamatan, Desa atau Kelurahan masih ditemukan adanya oknum penyelenggara pemerintah tidak mendukung penyediaan sarana prasarana terhadap penyelenggara Pemilu.

Misalnya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ada di Kecamatan Duruka dan Parigi. Para badan adhoc itu tidak diperkenankan untuk menggunakan fasilitas Pemda sebagai kantor sekretariatnya, namun hal tersebut tidak mendapat dukungan.

Plt Bupati Muna, Bachrun Labuta mengatakan, dirinya tak ingin ada jajaran yang enggan melaksanakan aturan dalam mendukung suksesnya Pemilu 2024 mendatang.

BACA JUGA :  Usai Cuti Kampanye, Pekan Depan Ruksamin Kembali Aktif Menjadi Bupati Konut

“Jika ada seperti itu, laporkan ke saya biar kita tindaki,” ujarnya dengan nada tegas saat ditemui media ini, Minggu (24/12/2024).

Menurutnya, pihak pemerintah baik tingkat Kecamatan maupun Desa atau Kelurahan mesti menjalankan tugas negara dengan baik dalam mendukung suksenya Pemilu. Jika itu tidak dijalankan, maka dirinya akan mengambil tindakan tegas.

“Tidak boleh itu, ini tugas negara yang harus dijalankan. Silakan dilaporkan ke saya jika ada Camat atau Kades yang tidak mendukung kerja-kerja penyelenggara,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Muna, LM Askar Adi Jaya menerangkan, suksesnya Pemilu tak terlepas dari adanya dukungan penuh dari pemerintah.

BACA JUGA :  Polemik Ruas Jalan Puusuli-Mandiodo, Wakil Ketua DPRD Konut : Perusahaan Wajib Tuntaskan Hak Warga Pemilik Lahan

Makanya, ia menginginkan seluruh badan adhoc untuk menjalin koordinasi yang baik terhadap pemerintah Kecamatan, Desa maupun Kelurahan agar kerja-kerja penyelenggara tak menimbulkan kendala dalam melaksanakan setiap tahapan.

“Jalin komunikasi yang baik. Toh, kalau memang tetap tidak diizinkan, kita akan melapor ke pimpinan Pemerintah Daerah,” imbuhnya.

“Kita berharap Pemilu 2024 mendatang dapat berjalan aman, lancar dan sukses. Apalagi tahapan saat ini sudah memasuki persiapan pendistribusian logistik, dibutuhkan sarana prasarana yang memadai untuk menampung semua jenis logistik dengan aman,” timpalnya.

Laporan: Erwino

Komentar