KONAWE UTARA – Banjir lumpur yang menimpah gedung SMPN 1 Atap di Desa Puusuli, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara (Konut), membuat Ketua DPRD, Ikbar angkat bicara.
Menurutnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus lebih selektif melihat dampak dari aktivitas pertambangan, apa lagi belakangan ini diketahui curah hujan yang cukup tinggi.
“Pemerintah hari ini harus sangat selektif melihat, apa saat ini memasuki cuaca yang kurang bersahabat sehingga fungsi pengawasan dalam hal ini DLH belum betul-betul diterapkan,” ujar Ketua DPRD Konut, Selasa (14/3/2023).
Sebab kata dia, sebuah perusahaan swasta bukan melihat dari sisi resiko tetapi mereka melihat dari segi keuntungan. Sehingga pihak DLH jangan hanya semata melakukan pengawasan sebagai penggugur kewajiban tapi harus benar-benar turun mlihat kondisi di lokasi.
“Saya selaku ketua DPRD akan menindaklanjuti dan akan merekomendasikn kepada Komisi II DPRD Konut untuk segera memanggil pihak perusahaan maupun Instansi Dinas terkait,” jelasnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Penataan dan Penaatan DLH Kabupaten Konut, Agustian menyebut, Tim DLH didampingi pihak perusahaan sudah meninjau lokasi yang terdampak banjir lumpur tersebut.
“Anggota kami masih dalam penyelidikan. Setelah penyelidikan nanti akan disimpulkan hasil verifikasi lapangannya,” kata Agustian saat dihubungi via WhatsApp oleh media ini.
Agustian menambahkan bahwa SMPN 1 Atap masuk dalam lokasi Izin Usaha Pertambangan PT Bumi Nikel Nusantara (PT BNN).
“Sekolah yang terdampak banjir lumpur itu masuk dalam IUP PT BNN,” tandasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya beredar sebuah video berdurasi 2 menit lebih, memperlihatkan lumpur berwarna merah memenuhi halaman serta ruang kelas dari SMPN 1 Atap Desa Puusuli, Kecamatan Andowia. Perekam video mengatakan, longsor yang terjadi diakibatkan oleh aktifitas penambangan PT Bumi Nikel Nusantara.
Laporan : Renaldy