BUTON UTARA – Kepala Puskesmas Waodeburi Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), Dewi Purnama Sari Shanti membantah adanya pemotongan insentif para tenaga kesehatan (Nakes) dilingkup kerjanya.
Kata dia, pembayaran insentif para nakes sudah berdasarkan juknis dan presedur yang ada, karena berdasarkan tiga kriteria yaitu absen, beban kerja dan golongan pendidikan.
Dirinya mengklaim, jika nakes yang rajin dan benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik insentifnya dibayarkan secara ful berdasarkan juknis yang ada.
Pasalnya, insentif UKM tersebut dibayarkan berdasarkan absen dengan tujuan agar dirinya mudah memantau mana nakes yang rajin dan malas.
“Saya ingin memberikan efek jerah bagi anggota saya yang malas masuk kantor. Setidaknya mereka ada pemicu, ternyata kalau saya malas masuk kantor saya tidak dapat sesuai apa yang saya harapkan,” ujarnya, Sabtu (7/1/2022).
Dirinya dengan tegas menuturkan, jika tidak pernah memotong honor para nakes meskipun mereka malas berkantor tetap dibayarkan secara full.
“Bahkan saya memberikan reward bagi para nakes yang rajin berkantor dan menjalankan tugasnya. Saya tambahkan dari nilai bukti tanda terimanya. Karena dari absen saja mereka 85 persen hadir, kedua beban kerja mereka laksanakan dan ketiga jenjang pendidikannya dia mumpuni dan loyal bekerja,” terangnya.
Hal senada dikemukakan Bendahara Puskesmas Waodeburi, Mira. Kata dia, pembayaran insentif UKM nakes dilakukan berdasarkan juknis dan tidak ada pemotongan.
“Insentif UKM itu dibagi sesuai juknis, Karena juknis itu ada beberapa poin yaitu absensi, beban kerjanya, pemegang program juga. Setiap orang beda-beda. Sebelum dibagi insentif UKM tersebut terlebih dahulu kami melakukan rapat bersama,” belanya.
“Sebelum dibagi kita semua sebutkan nominalnya. Kita tanya sudah setujuh tidak? Mereka semua bilangnya setuju. Jadi semuanya sebenarnya sudah clear karena semua sudah sepakat dalam rapat bersama dengan para nakes,” tutupnya.
Laporan: Safrudin Darma