BUTON UTARA – Ketua Umum Konsorsium Pemerhati Korupsi Buton Utara, Rusdianto menantang Polres setempat untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi yang bergulir di Puskesmas Kioko.
Kata Rusdianto, kasus dugaan yang terjadi di Puskesmas Kioko adalah terkait biaya operasional kesehatan (BOK) tahun anggaran 2019-2020 yang sementara berlanjut di Tipidkor Polres Kabupaten Buton Utara.
“Di awal tahun ini saya sebagai Ketua Umum KPK Butur mendesak pihak penyidik Tipidkor Polres Buton Utara untuk segera menaikkan status dari tahap penyelidikan ketahap penyidikan,” katanya, Senin (2/1/2022).
Selaku penggiat anti korupsi di Buton Utara, Rusdianto mengapresiasi kinerja penyidik dalam menangani perkara korupsi di daerah ini.
“Akan tetapi, dengan adanya informasi bahwa oknum mantan bendahara Puskesmas Kioko katanya lagi hamil sehingga mangkir dari pemeriksaan penyidik. Setelah kami melakukan monitoring, kami melihat oknum ini tidak lagi kondisi hamil. Maka dari itu, saya menantang penyidik Tipidkor Polres untuk melakukan pemeriksaan khusus,” ujarnya.
“Ada tambahan lagi buat penyidik, ada dugaan pemalsuan data dana anggaran BOK. Kami memegang saksi kunci dan siap bersaksi jika penyidik menginginkan data tambahan sebagai pelengkap,” tambahnya.
Rusdianto menyarankan, jika kasus dugaan yang terjadi di Puskesmas Kioko belum dapat diselesaikan, agar dapat dilimpahkan ke Polda atau Kejati Sultra.
“Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan aksi besar-besaran di Polda dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus melakukan pelaporan ulang,” tutupnya.
Laporan : Safrudin Darma