Ampuh Sultra Minta Pemerintah Putihkan WIUP PT IAM di Konawe Utara

Daerah, Konawe Utara96 Dilihat

KONAWE UTARA – Eksistensi PT Indonusa Arta Mulya (PT IAM) di Blok Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali menuai sorotan.

Pasalnya, seluruh wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tersebut berada di atas kawasan Hutan Lindung (HL). Selain itu, dalam WIUP PT IAM yang notabenenya merupakan kawasan hutan lindung, terdapat bukaan bekas kegiatan pertambangan.

“Ini mesti di clear kan dulu, bagaimana bisa ada bekas bukaan di dalam WIUP PT Indonusa Arta Mulya. Sementara kita tau bahwa lokasi tersebut murni merupakan kawasan Hutan Lindung,” sebut Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh Sultra) Hendro Nilopo melalui keterangan tertulisnya, Senin (12/12/2022).

Padahal menurutnya, sampai saat ini PT IAM belum mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian LHK RI dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dari Kementrian ESDM RI.

BACA JUGA :  PT Tiran Indonesia Serahkan 10 Ton Beras Untuk Korban Banjir di Konut

“Dari hasil penelusuran kami, PT IAM ini belum mengantongi IPPKH dan juga RKAB. Lalu bagaimana bisa ada bekas kegiatan pertambangan disana, terlebih lagi belum ada pihak yang diproses terkait adanya bukaan tersebut,” tanya Egis sapaan akrabnya.

Oleh karena itu, Hendro berharap agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera memanggil dan memeriksa unsur pimpinan PT Indonusa Arta Mulya terkait dugaan ilegal mining dan perambahan hutan lindung di Bumi Oheo.

“Harapan kami, agar APH segera memanggil dan memeriksa pimpinan PT IAM serta semua pihak yang terlibat dalam praktik ilegal mining dan perambahan hutan oleh perusahaan tersebut,” harapnya.

Aktivis asal Konawe Utara itu juga meminta kepada Kementerian ESDM RI untuk segera mencabut IUP OP milik PT Indonusa Arta Mulya yang terdapat diatas kawasan Hutan Lindung.

BACA JUGA :  PT Indonusa Arta Mulya Diduga Fasilitasi Keluarnya Ore nikel Ilegal di Pit 90

“Selain proses hukum terkait ilegal mining, mesti dilakukan juga sanksi administrasi berupa pencabutan IUP OP milik PT IAM,” pintahnya.

Sebab menurut Hendro, pemutihan WIUP PT IAM adalah cara yang tepat untuk melakukan pembersihan hukum serta mengembalikan kerugian negara yang timbul dalam kegiatan ilegal perusahaan itu.

“Baiknya WIUP PT IAM di putihkan dulu, sampai ada pihak yang dinyatakan bertanggung jawab terkait kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan lindung tersebut,” tutupnya.

Hingga berita ini ditayangkan, awak media ini masih terus mencari tau perwakilan perusahaan untuk dapat dikonfirmasi.

Laporan : Renaldy

Komentar