Tingkatkan Tata Kelola Wilayah Pariwisata Berkelanjutan, Dispar Sultra Gelar Bimtek  

Peristiwa170 Dilihat

KENDARI – Upaya pemerintah dalam memberikan dukungan kuat untuk pengelolaan daya tarik dan destinasi pariwisata secara berkelanjutan, Dinas Pariwisata (Dispar) Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar bimbingan teknis (Bimtek) di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (24/11/2022).

Kegiatan itu diikuti 48 peserta perwakilan dari seluruh Dispar Kabupaten/Kota yang berada di wilayah daratan, Bappeda, Dinas Perikanan, serta beberapa perwakilan instansi lainnya. Kegiatan ini berlangsung tiga hari 24-27 November di Kota Kendari dan disusul di Kota Baubau, 5-8 Desember 2022.

Kepala Dispar Sultra, Belli Harly Tombili mengatakan, bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta terhadap tata kelola wilayah.

“Kita tidak hanya membahas tentang bagaimana kebijakan perlu diletakkan, tapi juga bagaimana menerapkan prinsip berkelanjutan agar percepatan pembangunan berjalan tanpa memberikan beban berlebihan pada ekosistem alam, social masyarakat dan sebaliknya membawa dampak positif terhadap ekonomi masyarakat,” kata Belli dalam keterangan pers yang diterima media ini, Kamis (24/11/2022).

Belli menuturkan, tim penyelenggara bimtek memberikan ruang bagi peserta untuk memahami konsep tata kelola dari berbagai sudut pandang.

“Sejumlah pembicara nasional dan international dihadirkan baik dari Rhode Island University, Social Enterpreneur Ecotourism Nasional, dan ahli tata kelola wilayah yang memiliki pengalaman mengelola wilayah di Labuan Bajo. Kami juga menghadirkan ahli yang memiliki pengalaman mengelola keunikan wilayah dan mempromosikkan pariwisata di ranah international,” tutur Belli.

Secara teknis, lanjut Belli, para pembicara baik international maupun yang berasal dari Indonesia akan memberikan pandangannya terhadap tata kelola wilayah berkelanjutan.

“Pandangan mereka nantinya akan memperkaya module yang sudah dibuat oleh Dinas Pariwisata Provinsi bekerjasama dengan Universitas Haluoleo,” ujarnya.

Ia menyebutkan, dukungan pemerintah tak hanya dalam bentuk perencanaan, kebijakan, alokasi budget tapi sekaligus melalui penyusunan kerangka teknis atau module yang bisa menjadi pegangan pemerintah dalam mengelola wilayah pariwisatanya.

“Pariwisata telah menjadi salah satu sector andalan di wilayah kita. Pendapatan dari sector ini tak hanya membantu peningkatan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat tapi juga menjadi pemasukan bagi pemerintah,” sebut Belli.

Belli menjelaskan, dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan dukungan stakeholder untuk meningkatkan performa kunjungan wisata, lama tinggal dan tingkat pengeluaran wisatawan melalui program dan kegiatan prioritas pariwisata dan ekonomi kreatif yang berfokus pada upaya pemulihan sector pariwisata, penyiapan destinasi penyangga KSPN wakatobi dan desa wisata, kalender event, peningkatan produktivitas ekonomi kreatif dan penyiapan SDM yang unggul.

“Pandemi covid dan paradigma pariwisata terbaru mengharuskan kita melakukan adaptasi yang menyeluruh dengan memasukkan aspek-aspek penting yaitu ketahanan destinasi dan industry (ressilent), konektivitas digital, investasi dan tenaga kerja, pariwisata berkelanjutan dan tata kelola destinasi kedalam kerangka kebijakan pengembangan pariwisata daerah,” jelas Belli.

Laporan : To

Komentar