MUNA – Kasus korupsi yang menyeret beberapa pejabat di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) belum lama ini menjadi momentum bagi para pejabat lainnya agar lebih berhati-hati lagi dalam mengemban amanah.
Wakil Bupati Muna, Bachrun Labuta mengingatkan para jajarannya itu tak membuka celah sehingga tindakan yang mengarah keperbuatan korupsi dapat terjadi di lingkup pemerintahan Bumi Sowite.
“Kita harus ciptakan wilayah bebas korupsi di semua instansi,” seru Bachrun saat membawakan sambutan dalam acara tasyakuran yang digelar di pengadilan agama Raha, Kamis (8/9/2022).
Bachrun mengaku, dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi itu memang agak sulit.
Pasalnya, seorang pemimpin maupun pejabat kerap menghadapi adanya permintaan bantuan dari berbagai kalangan yang harus dipenuhi dalam bentuk uang. Tak bisa kalau hanya mengandalkan “air liur”.
Apalagi jika kondisi keuangan lagi tidak memungkinkan padahal dianggap memiliki kapasitas, maka seseorang akan kebingungan untuk mencari jalan keluarnya.
Hal-hal inilah, lanjut Bachrun, yang cenderung membuat sebagian orang terjerumus dalam perbuatan-perbuatan melanggar hukum.
“Susahnya melayani rakyat dalam memberi sesuatu antara yang halal atau tidak. Makanya pejabat saya ingatkan untuk tidak menggampangkan sumbangan agar tehindar dari korupsi,” imbuhnya.
Ia berharap seluruh aparatur dapat bekerja dengan baik. Jangan ada gerakan-gerakan tambahan yang dapat memicu perbuatan korupsi. Layani masyarakat dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan terlebih dahulu.
“Tidak ada pelayanan kalau tidak dikasi uang, itu tidak boleh. Layanilah semua orang dengan baik,” pintanya.
Laporan : Erwino