KONAWE SELATAN – Sistem tata kelola Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) saat ini tengah dievaluasi. Tujuannya untuk memastikan serta membenahi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat berjalan maksimal.
Penilaian itu dilakukan guna mewujudkn tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dimana ada proses monitoring dan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah direncanakan sebelumnya.
Evaluasi ini juga menunjukkan bahwa pemerintah memiliki indikator yang jelas dan konsisten dalam penerapannya.
Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Konsel Arman, selaku pimpinan tim penilai mengatakan penilaian itu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 17 tahun 2018, dimana setiap tahunnya pemerintah kabupaten melakukan evaluasi atau penilaian kinerja pemerintah di setiap kecamatan.
“Visi misi bupati Surunuddin, yaitu bagaimana tata kelola pemerintahan di daerah teritorialnya, mulai dari bawah sebagai ujung tombak pelayananan masyarakat. Yaitu mulai dari Desa, Kecamatan, hingga OPD, yang sejalan dengan RPJMD Pemda Konsel,” jelasnya, Rabu, 3 Agustus 2022.
“Aspek dan kriterianya yakni inovasi pelayanan desa, kecamatan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan program bupati dalam penguatan tata kelola pemerintahan. Semua dinas turun menilai berdasarkan tugas pokoknya,” sambung Amran.
Amran menyebut bahwa tim evaluasi serta penilaian di Pemerintah Kecamatan dibagi menjadi tiga tim penilai yang di agendakan berakhir pada jumat mendatang di kecamatan Laonti. Penilaian ini berjalan selama dua hari.
“Dari 25 kecamatan di Kabupaten Konsel, 12 kecamatan diantaranya sudah dinilia, dan untuk hari ini Selasa, 2 Agustus 2022. Menilai Kecamatan Laeya, Landono dan Sabulakoa,” sebut Amran.
Terpisah Camat Sabulakoa, Rahmat Saleh mengatakan sejak mekar di tahun 2014 pemcam Sabulakoa terus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Salah satu indikatornya, kata dia, dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial dan pemerintahan di Kecamatan Sabulakoa.
“Pelayanan kami maksimalkan dari desa, sampai ditingkat kecamatan, sehingga berdampak pada tingginya partispasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan pemerintah,” sebut Rahmat.
Laporan: Ken
Komentar