BUTON UTARA – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Buton Utara (Butur), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Lukman Hakim, mempertanyakan asas mamfaat dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ada di daerah tersebut.
Lukman Hakim melihat, ada kejanggalan masuknya anggaran pinjaman daerah itu. Pasalnya, proses tersebut diduga tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.
“Aehingga banyak program-program dana PEN Butur diduga tidak tepat sasaran dan tidak menyentuh prioritas kepentingan masyarakat umum,” katanya, Minggu (17/7/2022).
Lukman Hakim menyebutkan, jalan akses yang menghubungkan Kulisusu Utara dengan Wakorumba Utara yang merupakan jalan prioritas kabupaten tidak dialokasikan perbaikan.
“Seharusnya dana PEN yang dikucurkan ke daerah menuntaskan jalan yang prioritas bukan jalan lorong-lorong di desa-desa,” ujarnya.
Tak hanya itu, Lukman Hakim juga menilai, Pemda dianggap kurang transparan sejak dari awal pengusulan dana PEN.
“Pemerintah harus memberikan informasi soal detail program dana PEN termasuk alasan program dan PEN ini. Dan menyampaian kepubkik terkait dengan pengembalian utang dana PEN ini selama berapa tahun,” ucapnya.
Dia menambahkan, DPRD Buton Utara harus menjalankan fungsinya sebagai lembaga bajeting dan juga pengawasan, agar anggaran tersebur benar-benar tepat sasaran.
Laporan : Safrudin Darma