Pemprov Sultra dan BSSN RI Launching SULTRAPROV-CSIRT

Kendari, Metro88 Dilihat

KENDARI – Sebagai bentuk kesiapsiagaan terhadap insiden keamanan Siber di Pemerintahan, BSSN RI bersama Pemprov (Sultra) melauncing ‘Sulawesi Tenggara’ Computer Security Incident Response (SULTAPROV-CSIRT).

Acara Launching SULTRAPROV-CSIRT dibuka secara langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi dan Kepala BSSN RI Letnan Jenderal TNI (Purn.) Hinsa Siburian yang digelar di Hotel Clarion, Kendari, Senin (27 Juni 2022).

Laporan yang disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ridwan Badallah menyatakan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan Launching Security Inseiden Response Team Sulawesi Tenggara (SULTRAPROV-CSIRT) dilakukan berdasarkan UU diantaranya Pergub 47 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Persandian untuk Kemananan Informasi.

“Ini sebagai bentuk dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuanya adalah mencegah dan menanggulangi insiden keamanan Siber yang mengancam aset-aset kritikal Pemerintah Daerah,” tutur Kadis Kominfo

Selain itu, kegiatan tersebut juga merupakan Kegiatan Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggar dengan APBD Tahun anggaran 2022.

Kepala BSSN RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian menyampaikan bahwa CSIRT merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber.

“CSIRT terdiri atas CSIRT Nasional, CSIRT Sektoral, CSIRT Organisasi, dan CSIRT Khusus. SULTRAPROV-CSIRT termasuk dalam CSIRT Organisasi,” ungkap Kepala BSSN RI.

Sementara itu, Gubernur Sulawesin Tenggara Ali Mazi dalam sambutanya menyampaikan bahwa SULTRAPROV-CSIRT merupakan salah satu perwujudan misi ketiga dari empat misi pembangunan daerah Sulawesi Tenggara periode 2018-2023, yakni mendorong Birokrasi Pemerintahan Provinsi yang modern diantaranya melalui pemanfaatan kemajuan teknologi berbasis sarana elektronik.

“Kebutuhan terhadap perlindungan data dan informasi yang dimiliki oleh lembaga/institusi pemerintah, baik tingkat pusat maupun di daerah menjadi semakin penting, guna menghindari kebocoran atau pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab” jelas Gubernur.

Laporan: Hamit

Komentar