Reses di Kambu, AJP Perjuangkan Infrastruktur Keluhan Warga

Daerah, Kendari77 Dilihat

KENDARI- Anggota DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra (AJP) kembali mengadakan reses masa sidang II luntuk di hari kedua, Rabu (1/6/2022).

Kali ini, pria yang kerap disapa AJP menyerap aspirasi warga di Kelurahan Mokoau dan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari.

Reses yang dihadiri puluhan warga di dua kelurahan tersebut, tak berbeda jauh keluhan atau usulan yang disampaikan warga Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga.

Keluhan masyarakat masih seputar soal infrastuktur jalan umum dan jalan setapak di lingkungan Kelurahan Mokoau dan Kambu.

Selain masalah infrastruktur, warga juga tak sedikit mengeluhkan tentang minimnya bantuan untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Kemudian, permintaan lainnya yakni mesin air penunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat, yang dinilai sangat dibutuhkan.

BACA JUGA :  KPHP XIX Laiwoi Utara Diminta Fokus Jaga Kawasan Hutan dari Penambangan Ilegal Tahun 2025

Menyikapi usulan warga, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sultra ini, menjelaskan bahwa saat ini, gawean Pemerintah Kota (Pemkot) 90 persen, sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) 10 persen.

Sehingga segala kebijakan mengenai infrastruktur jalan yang berada di teritorial Kota Kendari, sepenuhnya ditanggung menggunakan APBD Kota Kendari.

“Ini menjadi problem kita di DPRD Sultra Dapil Kota Kendari. Kami ingin berbuat banyak tapi dibatasi dengan regulasi, pasalnya masing-masing sudah ada tupoksinya,” katanya, saat menjawab usulan warga.

Terkecuali, lanjut AJP terkait jalan setapak. Memang diakuinya, Pemprov Sultra bisa menganggarkan apabila berkaitan soal jalan setapak.

Sebab, selama ini melalui anggaran pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Sultra, sudah banyak dari mereka yang mulai menyusun, bahkan sudah ada yang terealisasi.

BACA JUGA :  Soal Polemik di Ruas Jalan Kabupaten Puusuli-Mandiodo, Dishub Konut Sebut Perusahaan Salah Alamat Laporkan Warga ke APH

“Nah, untuk jalan setapak bisa kita anggarkan. Nanti kita liat anggaran di perubahan APBD, pastinya ada yang direalisasikan tahun ini dan selebihnya itu kita perjuangkan di APBD induk 2023,” jelasnya.

Dijelaskannya, menyangkut bantuan untuk UMKM, masyarakat tinggal membentuk kelompok dan membuat proposal, nanti sisanya dirinya yang memfasilitasi ke dinas terkait.

“Untuk mesin air seperti yang diminta warga, ya alhamdullilah tidak butuh waktu lama menunggu anggaran, pengadaannya saya langsung talangi pakai dana pribadi,” bebernya.

Dia berharap, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat baik itu melalui APBD ataupun dana pribadi, bisa bermanfaat pada khalayak banyak.

Laporan : Ken.

Komentar