BUTON UTARA – Sejumlah pemuda Desa Lanosangia dan Wowonga Jaya yang tergabung dalam gerakan masyarakat Lakansai bersatu menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Buton Utara (Butur), Senin, 21 maret 2022.
Dari pantaun konasaranews.com, sejumlah pemuda ini menuntut pembangunan tower jaringan seluler di Kecamatan Kulisusu Utara untuk segera dilaksanakan.
“Melihat pembangunan tower jaringan seluler di Kabupaten Buton Utara, kami di wilayah Kecamatan Kulisusu Utara, pak! Di anak tirikan,” tegas sang kordinator lapangan, dalam menyampaikan orasinya.
Koordinator lapangan, Harlan mengatakan, aksi demontrasi ini merupakan tindak lanjut untuk mempertanyakan persoalan pembangunan tower jaringan seluler di wilayah Kecamatan Kulisusu Utara.
“Saat ini ada 8 pembangunan tower jaringan seluler yang sedang berlangsung. Namun untuk perealisasiannya hanya di beberapa kecamatan saja, kalau di Kecamatan Kulisusu Utara, itu tidak ada,” kata Harlan dalam orasinya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, aksi demonstrasi tersebut dilakukan bukan semata-mata kepentingan politik, namun melainkan kepentingan masyarakat.
“Kami sudah di janji selama tujuh tahun, namun sampai hari ini belum terealisasikan. Olehnya itu, kami meminta kepada bupati Buton Utara untuk kemudian segera memikirkan solusi terbaik untuk persoalan ini,” tegasnya.
“Kami tidak butuh banyak, kami cuman butuh satu pemancar jaringan seluler saja,” sambungnya.
Terakhir, dia berharap Pemerintah Kabupaten Butur agar segera merealisasikan pembangunan jaringan seluler di kecamatan kulisusu utara.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Butur, Muh. Hardhy Muslim, SH., M.Si., mengatakan, pemerintah Kabupaten Butur sudah mengusulkan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di Kecamatan Kulisusu Utara ke pihak terkait.
Kendati demikian, kata Hardhy ada beberapa alasan yang menjadi kendala dalam pembangunan BTS tersebut.
“Alhamdulillah, kami sudah usulkan dan hasinya di kecamatan kulisusu utara, itu dapat satu (pembangunan BTS),” kata Hardhy saat menemui masa aksi.
“Jadi titiknya itu ada di wilayah desa peba’oa, dan belum ada akses jalan yang menuju ke sana (titik pembangunan BTS), jadi agak terlambat pembangunan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hardhy menjelaskan, ada dua cara yang dapat di tempuh untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi hambatan dalam pembangunan BTS di kecamatan kulisusu utara. Pertama, menggunakan alokasi dana desa (ADD) Peba’oa. Kedua, menggunakan anggran pendaptan dan belanja daerah (APBD).
“Saya akan panggil Kepala desanya, kalau memang itu segera maka pengalokasiannya pake ADD desa, kalau kepala desanya bilang tidak bisa, baru kita APBD kan, tentu akan lama lagi karna tidak terprogram di usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023,” pungkasnya.
Laporan: Zual
Komentar