BUTON UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, yang berlangsung di Aula Bappeda Butur, Sabtu,19 Maret 2022.
Musrembang tersebut dibuka langsung, Bupati Butur, Dr. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si., dalam sambutannya mengatakan, forum musrembang Butur tahun 2022 adalah bagian dari rangkaian sistem perencanaan nasional.
“Melihat potensi peluang dan tantangan yang kita hadapi, rasa kebersamaan untuk mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat telah menjadi konsensus kita bersama,” jelasnya.
Menurutnya, media komunikasi tersebut sebagai koordinasi para pemangku kepentingan, dimana Pemkab Butur berupaya malakukan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan dalam semangat kerjasama antar pelaku pembangunan.
“Sejak ditetapkannya visi dan misi kepala daerah dalam mewujudkan Buton Utara yang maju, adil dan sejahtera,” tutur Ridwan Zakariah.
Lebih lanjut, potensi sumber daya alam yang dimiliki dan pemanfaatan peluang yang ada, sesungguhnya kinerja ekonomi daerah masih bisa dioptimalkan dengan meningkatkan produktifitas sektor pertanian dalam arti luas yang menjadi unggulan daerah.
“Untuk itu, dibutuhkan percepatan peningkatan kualitas infrastruktur agar aktifitas produksi bisa lebih efisien, sehingga komoditas memiliki nilai jual yang kompetitif dan menguntungkan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Adapun rencana program prioritas Pemkab Butur di tahun 2023 yaitu, pertama, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar, peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan.
Kendati demikian, kata Ridwan, tata kelola pemerintahan yang baik dan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar untuk mendukung konektivitas antar wilayah.
Sementara, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Johanes Robert menjelaskan musrembang ini merupakan agenda strategis dalam menyelaraskan program prioritas pembangunan daerah dengan sasaran hingga arah kebijakan ditingkat nasional.
Tentunya, dalam Musrenbang ini diharapkan bisa menampung segala aspirasi dari masyarakat maupun stakeholder terkait dengan pembangunan untuk diselaraskan dengan kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh RPJMD Kabupaten Butur dalam lima tahun kedepan.
“Ini menjadi harapan kita semua untuk menyelaraskan semua baik pada level kabupaten, provinsi maupun di pemerintah pusat,” ujarnya.
Tak bisa di pungkiri, dampak akibat pandemi Covid-19 ini sangat dirasakan dan menyentuh di segala sektor. Perlu diketahui indikator pembangunan di Sultra, menurun akibat pandemi Covid-19, baik itu di indikator pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan kemudian angka pengangguran.
Tak hanya itu, Johanes juga membeberkan beberapa isu yang menjadi kebijakan utama untuk diselesaikan pada tahun 2023 mendatang oleh Pemprov Sultra.
“Isu tersebut dirumuskan dalam beberapa uraian terkait dengan isu pembangunan manusia, kita ketahui bersama bahwa isu ini hal yang sangat strategis buat kita. Bahwa potensi sumberdaya alam kita sangat besar namun kita belum bisa menempatkan posisi kita sebagai tenaga kerja yang mampu,” bebernya.
Kemudian, isu terkait dengan pemulihan ekonomi daerah dan permasalahan kemiskinan, sebab pada saat ini terkait dengan tingkat kemiskinan maupun pertumbuhan ekonomi sempat terjadi penurunan.
Selanjutnya, isu terkait tata kelola pemerintahan, diharapkan dari segi elektronik, dimana kita berharap didalam pelayanan pemerintahan kita sudah menggunakan aplikasi dalam rangka efisiensi pelayanan publik.
Terakhir, isu kapasitas infrastruktur dasar dan wilayah terutama pada infrastruktur penunjang sektor unggulan. Bahwa pada saat ini, infrastruktur masih isu dominan yang ada di Sultra.
Laporan: Zual