Ketum DPP KNPI Amanatkan Hendrawan Sebagai Ketua DPD KNPI Sultra yang Baru

Metro30 Dilihat

KENDARI – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) melantik Hendrawan Sumus Gia sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Sulawesi Tenggara (Sultra) masa bhakti 2021-2024, Senin(22/11/2021).

Ketua Umum (Ketum) DPP KNPI, Raden Andreas dalam sambutannya mengatakan, pihaknya mengalihkan kepengurusan kepada Hendrawan karena kecewa DPD KNPI Sultra pimpinan Alvin. Padahal, dirinya sudah datang ke Kendari untuk menghadiri pelantikan Alvin di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra pada Minggu 21 November 2021.

“Saya dibuat menunggu berjam-jam, tetapi tidak ada kabar oleh panitia pelantikan. sehingga saya memutuskan untuk tidak hadir dalam pelantikan itu,” ujar Andreas.

Selain kecewa, Andreas juga membeberkan bahwa gerbong KNPI Sultra versi La Ode Umar Bonte tidak dimasukkan dalam kepengurusan KNPI versi anak gubernur.

BACA JUGA :  Sambut Hari Jadi Bhayangkara ke-78 Tahun, Polda Sultra Tanam 780 Bibit Pohon

Sehingga dia menyebut semangat penyatuan yang dilakukan KNPI Sultra versi anak Ali Mazi tidak sesuai harapan.

“KNPI yang saya pimpin adalah KNPI versi nasional, organisasi yang legal dan sah, semoga Ketua KNPI Sultra terpilih bisa merangkul semua pemuda untuk ikut bergabung dengan organisasi ini,” harapnya

Sementara itu, Majelis Pemuda Indonesia, Umar Bonte yang juga merupakan Bendahara Umum (Bendum) DPP KNPI Sultra mengatakan, pemuda yang dilantik saat ini merupakan figur yang akan membawa Sultra lebih maju dan sejajar dengan daerah lain di Indonesia.

“Pemuda yang dilantik adalah benar-benar pemuda lahir dari akar rumput Sultra, yang paham terkait pemuda di Sultra. Ini figur yang tidak main-main,” ungkap Umar.

BACA JUGA :  HUT Bhayangkara ke-78 Tahun, Biddokkes Polda Sultra Gelar Bakti Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Ditempat yang sama, Ketua DPD KNPI Sultra, Hendrawan mengatakan, KNPI Sultra harus dapat berperan aktif untuk masyarakat dan daerah sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangun di Sultra. Sebab, organisasi ini adalah mitra pemerintah.

“Kita bukan menjadi corong pemerintah tapi mitra pemerintah. Tugas kita mengawasi dan mendukung kebijakan yang pro rakyat. Tapi tidam menghilangkan daya kritis kita terhap pembangunan yang tidak pro rakyat,” beber Hendrawan.

Hendrawan juga mengatakan bahwa, KNPI yang ia nahkodai adalah organisasi yang sah.

“Jika ada KNPI versi lain yang meminta APBD dan mengatas namakan KNPI maka kita akan laporkan. Ini bukan ancaman, ini asli,” Tutupnya.

Laporan: Renaldy

Komentar