KONAWE UTARA – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), I Made Tarubuana melaksanakan reses di daerah pemilihan (Dapil) II yang mencakup Kecamatan Wiwirano, Landawe dan Langgikima, Selasa 26 Oktober 2022.
Pada media ini, Ketua DPC PDI Perjuangan Konut menuturkan, jika reses yang dilaksanakan merupakan amanah Undang-undang guna menampung aspirasi masyarakat di dapilnya sebelum pembahasan APBD regular 2022.
“Di reses itu masyarakat yang mereka usulkan diantaranya, sarana ibadah, ada beberapa jembatan penghubung termasuk Desa Tambakua dengan panjang 17 meter, peningkatan jalan, perumahan, pincara Desa Padalere Trans, normalisasi sungai, pembangunan perumahan guru,” katanya, Kamis 28 Oktober 2022.
Sementara untuk Kecamatan Landawe, dirinya diminta masyarakat untuk peningkatan lapangan sepak bola, pembangunan TK yayasan tapi karena fisiknya telah tua maka diusulkan kalau bisa jadi TK negeri di Landawe
“Langgikima itu ada 3 jembatan yang menghubungkan Desa Polora dan Kelurahan Langgikima, kemudian pembangnan jalan Lameruru,” ujarnya.
Untuk pelayanan umum, keberadaan mobil ambulance di Puskesmas Hialu dianggap sudah tidak layak pakai, sehingga mereka mengusulkan untuk diganti.
“Memang puskesmas ini adalah induk yang membawahi beberapa puskesmas. Dan kami sudah beberapa kali sampaikan sama Dinkes bahwa ambulance sudah tidak layak untuk mengantar orang sakit,” terangnya.
Dalam reses itu, dirinya juga menerima keluhan masyarakat petani terkait keberadaan jonder atau alsinta. Pasalnya, ada beberapa alsinta yang ditarik sampai sekarang belum dikembalikan.
“Apalagi masyarakat Landawe 100 persen petani dan mereka sangat membutuhkan alsinta itu. Kemudian pembibitan kelapa sawit, karena susah mendapatkan bibit kalau pun ada harganya sangat mahal susah untuk dijangkau oleh masyarakat,” urainya.
“Pupuk untuk perkebunan juga sekiranya Pemda Konut dapat membantu petani perkebunan, yang ada selama ini cuman petani pertanian sawah,” sambungnya.
Dia dengan tegas mengatakan, sebagai wakil rakyat mempunyai kewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat dan tugasnya sebagai perpanjangan lidah rakyat menyampaikan ke instansi terkait dengan melihat kondisi keuangan kita.
“Saya akan sampaikan ke masyarakat untuk dipertimbangkan agar dianggarkan meski tidak 100 persen dan ini hasilnya akan kami sampaikan ke Pemda. Kalau saya lihat kondisi sekarang yang penting pemulihan ekonomi, seperti perumahan masyarakat yang kondisinya ada beberapa rumah yang perlu perhatian dari pemerintah dan ambulance skala prioritas untuk melayani masyarakat,” tutupnya.
Laporan : Mun
Komentar