Konawe Selatan – Dari data yang diterima Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konsel, masih belum maksimal para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat eselon II, III dan IV untuk mengikuti vaksinasi covid-19.
Sehingga, Wakil Bupati Konsel, Rasyid S.Sos M.Si, mengintruksikan agar kepada seluruh pejabat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konsel untuk ikut vaksinasi tahap II.
“Menjalankan tugas pengawasan saya, bagi pejabat eselon II, III, dan IV yang tidak mengikuti vaksin itu menjadi catatan kecil pemerintah,” tegasnya usai mengikuti vaksin sinovac tahap ke II di RSUD Konsel, Senin, 31 Mei 2021.
“Hal kecil saja yang menjadi intruksi pemerintah mereka (kepala OPD dan pejabat lainnya) abai, tidak taat asas, lalu bagaimana dengan yang besar, tentunya hal itu menjadi perhatian kami,” tambahnya.
Katanya, bahwa proses vaksin tidak serta merta dilakukan oleh petugas terkait. Tetapi, tentunya bakal diperiksa apakah layak dan tidaknya untuk divaksin.
“Sebelum divaksin akan diperiksa dulu, ditau dulu riwayat penyakitnya, ditau dulu tensinya. Sehingga, kalau sudah clear maka divaksin, kecuali memiliki riwayat penyakit kronis dan membahayakan untuk divaksin maka tidak serta merta juga divaksin,” katanya.
Dirinya pun membeberkan bahwa bersama Bupati Konsel, Surunuddin, jika mengacu pada regulasi awal harusnya bukan pihak yang wajib divaksin karena masuk dalam kelompok usia 60 tahun keatas juga dirinya yang pernah positif Covid-19.
“Alhamdullilah, atas izin Allah kami buktikan vaksin ini aman bebas dan jauh dari isu hoax soal bahaya vaksin bagi tubuh manusia. Jangan mudah percaya dengan berita hoax yang sumbernya tidak bisa dipercaya, karena biasanya yang membuat hoax adalah mereka yang memiliki ketakutan untuk vaksin, jadi tidak perlu dikembangkan,” tuturnya.
Oleh karena itu, ia mengimbau kepada seluruh pejabat lingkup Pemda Konsel agar mengikuti vaksin sinovac tahap II tersebut sebelum vaksin massal untuk masyarakat Konsel dilaksanakan.
“Rencananya, vaksin massal untuk masyarakat bakal dilaksanakan setelah dilakukan clasten pelayan publik terlebih dahulu. Setelah itu baru masuk di pelaku-pelaku usaha,” tutupnya.
Laporan: Izhar
Komentar